sieradmu.com Kota – Menindaklanjuti Kabupaten Klaten menjadi yang salah satu dari 19 kabupaten/kota di Jawa Tengah dengan kemiskinan ekstrem. Semua bergerak dalam upaya mengatasi kondisi tersebut tak terkecuali di jajaran sumberdaya manusia (SDM) Program Keluarga Harapan (PKH) kabupaten setempat.
Berdasarkan data akibat pandemi, jumlah warga miskin di Klaten mencapai 158 ribu dari total jumlah penduduk 1,4 ribu jiwa. Sebanyak 18.011 unit rumah tidak layak huni (RTLH) yang harus kita bangun. Tentu diperlukan strategi, skenario dan langkah kebijakan yang tepat untuk menurunkan angka kemiskinan di Kota bersinar.
Tidak hanya itu permasalahan stunting juga menjadi persoalan yang perlu penanganan secara sinergis, rapat koordinasi SDM PKH jumat pagi membahas persoalan tersebut.
Dihadapan para SDM PKH Kabupaten dan Koordinator Kecamatan, Kepala Disosp3AKBsetempat, M.Nasir mengatakan menyikapi meningkatnya angka kemiskinan ekstrem yang melanda di 5 kecamatan menyebar di 25 desa tentu perlu langkah strategis termasuk dari Program Keluarga Harapan.
“PKH ini merupakan bantuan bersyarat, tentu perlu ada validasi data warga miskin di 5 Kecamatan 25 desa tersebut apakah sudah mendapatkan bantuan atau belum, karena KPM PKH itu penerima program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT),katnya, Jumat.
Dengan kata lain nantinya dalam mengatasi dua permasalahan prioritas yakni dampak kemiskinan ekstrem dan stunting nantinya apa yang menjadi program PKH, BPNT nantinya akan kita sinergikan untuk penurunan angka kemiskinan dan stunting di Klaten.
Sementara itu Koordinator PKH Klaten, Theo Markis mengungkapkan, rakor kali ini dialksanakan kusus untuk penanaganan dampak kemiskinan eklstrem dan stunting.
“Sesuai dengan arahan Pak Kadis, yang harus dilaksanakan teman teman sdm PKH di 5 kecamatan dan 25 desa yakni melakukan pencermatan data desil , cermati warga di daerah tersebut sudah mendapatkan bantuan apa saja, yang sama sekali belum mendapatkan bantuan segera diusulkan, agar mereka yang amsuk terdampak kemiskinan ekstrem segera teratasi dengan bansos dari pusat”.ungkapnya.
Langkah berikutnya menurut Theo, teman teman SDM PKH bisa mencermati lagi di desa tersebut sudah ada kelompok usaha apa saja, tentua di desa yang sudah ada kelompok usaha bisa kita usulkan untuk diberikan bantuan kube yang dapat mendorong ekonomi KPM.
“Jika di desa tersebut ada KPM yang masih menempati rumah tidak layak huni segera didata nanti kita sinergikan dengan Dinas lain untuk mendapatkan program rehab rumah tidak layak huni yang diajukan oleh Kepala Daerah”,ujarnya. (nur)
