Sieradmu.com Klaten – Rencana Pemerintah yang akan impor beras besar besaran setahun jelang Pemilu 2024 mendapatkan tanggapan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Usai menghadiri panen padi rojolele, pengukuhan pengurus Jamaah Tani Muhammadiyah Klaten,sekaligus sarasehan petani di Desa Gempol, Kecamatan Karanganom, Ketua MPM PP Muhammadiyah, M. Nurul Yamin mengatakan salah satu problem kebangsaan kita itu adalah soal kedaulatan. Muhammadiyah melalui MPM melihat yang sangat strategis adalah dibidang kedaulatan pangan.

“Muhammadiyah masuk dalam pemberdayaan petani melalui JATAM yang tersebar diseluruh Indonesia”,katanya. Sabtu (8/7/2023).

Sekedar informasi, Pemerintah Indonesia berencana mengimpor beras 2 juta ton pada 2023. Rencana ini termuat dalam Surat Penugasan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) kepada Badan Urusan Logistik (Bulog) yang dirilis 24 Maret 2023. Rencana volume impor beras 2023 melonjak 365% dibanding 2022 (year-on-year/yoy), sekaligus menjadi rekor tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Hal ini mengingatkan pada situasi tahun 2018, ketika volume impor beras nasional tiba-tiba meningkat 638% (yoy) menjadi 2,25 juta ton. Adapun lonjakan impor beras pada 2018 dan 2023 sama-sama terjadi setahun menjelang pemilihan umum (pemilu).

Nurul Yamin menjelaskan, salah satu poin deklarasi JATAM yang telah dilakukan Muhammadiyah melalui MPM itu adalah meminta kepada pemerintah untuk membuat kebijakan yang pro petani. Karena jelas perhitungan impor itu jelas berbeda dengan hitungan di petani.

“Sebenarnya kebijakan impor beras itu sangat menggelisahkan petani di Indonesia, manakala petani tidak dilibatkan secara langsung dalam hitung hitungan stok pangan di Indonesia”,jelasnya.

Pemberdayaan Petani Melalui JATAM

Dalam memberdayakan petani, MPM melalui JATAM berusaha melakukan beberapa hal, efisensi serta peningkatan kualitas hasil panen melalui pendampingan JATAM disemua level.

“Problem utama petani adalah biaya tanam tinggi dan penjualan hasil panen yang rendah, ada dua hal yang dilakukan adalah efisensi serta peningkatan kualitas hasil panen melalui pendampingan JATAM”ucapnya.

Anggota MPM PP Muhammadiyah, Wahyudi Nasution yang juga mendampingi secara langsung JATAM Klaten mengungkapkan, JATAM Klaten terbentuk pada 19 Mei 2023, diinisiasi oleh 15 orang pelaku dan penggerak pertanian, peternakan, dan hortikultura dari beberapa Kecamatan di Kabupaten Klaten.

“Para petani perlu mengorganisir diri atau diajak bergabung dalam perserikatan tani yang berskala besar/luas agar memiliki posisi tawar yang kuat terhadap pemilik modal besar dan para pengambil kebijakan di sektor pangan”,ungkapnya. (Noer)