Sieradmu.com Klaten – Ketua Partai Amanat Nasional menyayangkan ajuan aspirasi untuk pengembangan pendidikan di Muhamamdiyah dan Aisyiyah ditangguhkan (dipending). Darmadi menyebut tindakan diskriminatif atas kebijakan anggaran di Kabupaten Klaten.
Hal tersebut disampaikan saat menggelar reses yang diikuti ratusan konstituen di Daerah Pemilihan IV Kabupaten Klaten yang meliputi, Kecamatan Ceper, Delanggu, Wonosari dan Juwiring. Reses dilaksanakan di kantor DPD PAN karena di Dapil tersebut tidak ada wakil rakyat yang duduk di DPRD Klaten dari PAN.
“Memang kondisi APBD Klaten saat ini tidak ideal, karena dari 2-3 trilyun APBD Klaten 2022,2023 pendapatan asli daerahnya hanya 300an sekian milyar, ini sangat tidak ideal, bicara ideal yang mestinya diatas 500 milyar”,katanya, Sabtu (28/1/2023).
Lebih lanjut dijelaskan, bukan soal kondisi APBD namun yang lebih penting bahwa masalah pendidikan ini urusan wajib pemerintah, kebijakannya adalah 20% dari total APBD dialokasikan untuk pendidikan.
“Ini mengapa kok tidak dicairkan proyek alun-alun bermilyar rupiah saja bisa, aspirasi untuk kemajuan pendidikan di Muhamamdiyah dan Aisyiyah kok dipending, padahal nomenklaturnya sudah masuk mestinya Bupati tinggal mencairkan”,jelasnya.
PAN menurut Darmadi sedang mengejar alasan aspirasi tersebut tidak dicairkan, padahal untuk PAUD dan TK di Desa dipihaki sedang sekolah swasta dipending.
“Kalau seperti ini dengan berbagai alasan yang dilontarkan, untuk pemihakan pengembangan pendidikan de sekolah swasta milik Muhamamdiyah dan Aisyiyah di tangguhkan, menurut saya ini sangat diskriminatif”,ucapnya.
Dalam reses ini kita sampaikan ke konstituen dalam hal ini pengelola PAUD maupun TK Aisyiyah-Muhamamdiyah di Klaten tentang aspirasi yang dipending tersebut. Dengan demikian harapannya mereka dapat memahami. (Nur)
