sieradmu.com Klaten – Santernya pemberitaan adanya dugaan pengadaan seragam sekolah memasuki tahun ajaran baru 2022-2023 bagi sekolah menegah pertama (SMP) Negeri di Klaten yang menyalahi aturan, menjadi keprihatinan Dewan Pendidikan. Sebagai mitra Disdik diingatkan jangan sampai ada jual beli seragam baik langsung maupun tidak langsung yang melanggar aturan.

“Akhir-akhir ini santer pemberitaan yang berkembang di masyarakat terkait Pelaksanaan PPDM dan pengadaan seragam, modul/LKS, untuk itu Dewan Pendidikan menyampaikan beberapa hal “,kata Ketua Dewan Pendidikan Klaten, Budi Sasongko saat menggelar pers rilis di ruang pertemuan SMK Nasional, Senin (11/7/2022).

Menurut pantauan Dewan Pendidikan, pelaksanaan PPDB sekolah negeri di Klaten, sudah sesuai dengan Pedoman Teknis PPDB dari Dinas Pendidikan, bagi sekolah negeri, PPDB dilakukan secara online, dapat menyelenggarakan PPDB secara ofline jika kuota belum terpenuhi.

Hanya saja menurutnya, untuk pengadaan seragam sekolah, Disdik diingatkan aturan PP 17 Tahun 2010, seperti halnya yang tertuang dalam pasal 4,5 dan 182.

“Disitu jelas mengatur jika pendidik maupun tenaga kependidikan dilarang mengadakan seragam sekolah baik secara langsung maupun tidak langsung, Disdik harus mampu mengingatkan para tenaga kependidikan di Klaten agar taat aturan, sebelumnya juga telah dikeluarkan SK dari Pelaksana Tugas Kepala Disdik Klaten”,ucapnya.

Budi menjelaskan, dalam SK yang dikeluarkan tanggal 14 Agustus 2019 tersebut jelas disebutkan tentang larangan adanya pungutan dan pengadaan seragam sekolah, buku modul atau sejenisnya  yang dilakukan oleh sekolah, guru dankaryawan masih berlaku.

Anggota Dewan Pendidikan Lainnya, Arif Syaifullah menguatkan, Dewan Pendidikan telah menjalankan fungsinya mengingatkan kepada jajaran Disdik, sekolah, guru dan karyawan patuh terhadap aturan tentang pengadaan seragam, buku, modul atau sejenisnya sesuai dengan PP 17 Tahun 2010.

“Masyarakat tentuntya punya hak untuk melaporkan jika ada temuan dugaan pelanggaran PP tersebut, disertai bukti kepada pihak Kepolisian atau Kejaksaan Negeri Klaten agar bisa diusut”,ucapnya. (Nur)