Penanganan Covid-19 Dikritiik Habis habisan Oleh Gus Nabil DPR-RI

sieradMU.com Klaten Selatan – Salah satu anggota DPR RI Komisi IX Muhammad Nabil Haroen ( Gus Nabil) meminta kepada pemerintah beberapa poin terkait  penanganan covi-19 di Indonesia.

Saat memantau vaksinasi covid-19 bagi warga Nahdlatul Ulama di Gedung Sunan Pandanaran Klaten, Legislator Daerah Pemilihan V, Jawa Tengah ini menyinggung soal pembagian kuota vaksin hingga kebijakan Kemenkes soal penguatan  3T ( Tracing Tracking Testing).

“Saya meminta kepada pemerintah agar pembagian kuota vaksin tidak hanya di kota kota besar namun menyasar sampai ke desa desa atau kota kota penyangga agar prosentasenya seimbang.” Kata Gus Nabil, Senin (23/8/2021)

Diejlaskan, Pemerintah bisa melakukan vaksinasi tidak hanya terpusat, tapi bagaimana bisa dilakukan di level yang kecil, semacam masyarakat yang tidak bisa melakukan pergerakan contohnya kaum difabel tim vaksinasi bisa berkunjung ke tempat mereka.

“Sebenarnya kita memahami dan saya setuju terkait kebijakan Presiden RI bagaimana meningkatkan 3T ( Tracing Tracking Testing) pemerintah dalam hal ini Kementrian Kesehatan untuk mendukung itu dengan cara Dinkes Daerah di fasilitasi serta dibekali alat alat swab antigen yang cukup banyak, jika dipaksakan hanya menggunakan anggaran daerah tentu akan jebol, karena pengadaan barang tersebut biayanya tidak sedikit.” Jelasnya.

Tidak hanya soal vaksin, Gus Nabil lebih juga menyinggung soal pelayanan di tempat  isolasi terpusat ( isoter). Sebenarnya isolasi terpusat ini merupakan salah satu upaya bagaimana agar covid-19 tidak menular ke sekelilingnya atau keluarganya, namun fasilitas juga harus di siapkan dengan baik.

“Jangan sampai orang yang dibawa ke isoter bukannya sembuh tetapi malah semakin stres, di beberapa daerah kita temukan fasilitas isoter baik itu makan maupun dokter ataupun obat yang belum maksimal”,ungkapnya.

Sementara itu terkait kebijakan penerapan PPKM baik itu level 4 maupun level yang lain, Gus Nabil meminta agar diimbangi dengan insentif atau bantuan sosial bagi warga terdampak.

“Kebijakan itu bisa berupa program maupun bantuan tunai kepada masyarakat, semisal ada yang kerja hari ini, untuk makan hari ini atau pekerja seni yang selama pemberlakukan PPKM Darurat sampai sekarang  tidak mempunyai kesempatan manggung juga harus difikirkan serta komponen lainnya yang ikut terdampak”,ujarnya. (Nur)