sieradmu.com Solo – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menggelar  rapat koordinasi nasional (Rakornas) di salah satu hotel mewah di Solo, Jawa Tengah, 20-21 Agustus 2022. Rakornas ini menghasilkan beberapa poin rekomendasi untuk pelaksanaan Muktamar Muhamamdiyah ke-48 di Surakarta, November mendatang.

“Ini teman-teman di bidang hukum, dalam rangka syiar dan persiapan Muktamar Muhammadiyah, menyelenggarakan Rakornas,” kata Direktur LBH PP Muhammadiyah, Taufiq Nugrho usai penutupan Rakornas LBH Muhammadiyah di Hotell Lor In Syariah Karanganyar, Minggu,21 Agustus 2022.

Taufiq Nugroho menyampaikan beberapa rekomendasi dari pelaksanaan Rakornas LBH Muhammadiyah. Diantaranya kerjasama dengan Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah (Lazismu) tentang oparasional advokasi yang dilakukan LBH Muhammadiyah.

“Nanti kami akan melakukan tanda tangan MOU dengan Lazismu yang isinya seluruh kegiatan advokasi yang dilakukan LBH akan dibiayai Lazismu, Pembiayaan oleh Lazismu tersebut akan dilakukan pada setiap level baik kabupaten/kota, provinsi maupun pusat”,katanya, Minggu (21/8/2022).

Dengan MoU ini menurutnya  masyarakat tidak perlu ragu jika tidak memiliki anggaran untuk membayar  lawyer, karena dengan kerjasama tersebut LBH Muhammadiyah sudah disupport biaya dari Lazismu.

Taufiq juga menyampaikan bahwa Kemenkumham RI sudah siap memberikan pendanaan bantuan hukum kepada LBH Muhammadiyah untuk advokasi bagi masyarakat kurang mampu.

“Jadi ternyata itu Kemenkumham RI itu punya dana dengan jumlah sangat besar. Kalau tidak salah Rp 55 miliar tiap tahun. Dan sudah banyak yang mendapatkan. LBH diminta mengambil bantuan dana tersebut untuk menyalurkannya kepada masyarakat tidak mampu,’ucapnya.

Dijelaskan, Untuk rekomendasi yang dihasilkan nantinya semua amal usaha Muhammadiyah (AUM) wajib menggunakan konsultan hukum dari LBH Muhammadiyah. Semua AUM, aik itu perguruan tinggi, rumah sakit PKU, koperasi semua menggunakan konsultan dari LBH Muhammadiyah.

“Nah dengan demikian ada rekomendasi untuk  kabupaten/kota wilayah yang belum memiliki LBH diminta segera membentuk LBH. Kami tidak memberi tenggat waktu bagi kabupaten/kota atau wilayah terkait pembentukan LBH Muhammadiyah di tempat mereka. Namun diharapkan sebelum penyelenggaraan Muktamar semua sudah terbentuk”,jelasnya. (nur/*).