Kadarwati Bangkitkan Semangat Juang Para Petani Tembakau Ditengah Kesejahteraan Yang Terbentur Regulasi

Sieradmu.com Klaten – Memasuki awal musim tanam yang diprediksi pada bulan Maret-April 2026, para petani tembakau di Jawa Tengah berharap pemerintah memberikan perlindungan terkait regulasi pemanfaatan Regulasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).  DPD APTI Jawa Tengah meminta pemerintah melibatkan perwakilan petani dalam menyusun kebijakan.

Hal itu disampaikan Hal itu diungkapkan Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jawa Tengah (Jateng) Nanang Teguh Sambodo dalam pertemuan dengan para petani tembakau dan pengurus APTI Kabupaten Klaten di Gedung Serbaguna Desa Jatipuro, Kecamatan Trucuk sore tadi (8/4/2026). Pertemuan ini diinisiasi Anggota DPRD Jawa Tengah, Daerah Pemilihan 7, Kadarwati.S.H,M.H dalam forum Peningkatan Kualitas Kebijakan melalui media tradisional campursari dibawah binaang Triharni Sugondo.

“Para petani mengingingkan adanya ruang dialog untuk menyampaikan aspirasi sebagai pertimbangan dalam merumuskan kebijakan, karena bagaimanapun juga keberadaan para petani tembakau ini juga memberikan kontribusi positif terhadap perekoniman negara berbasis kerakyatan”,katanya.

Terkait dengan adanya keluhan petani tembakau yang tidak terserap oleh pabrikan karena mutu, hal ini juga sudah disampaikan APTI Jateng kepada para pemangku kebijakan di Pemprov. APTI juga menghimbau kepada para petani untuk bermitra dengan produsen saat mulai musim tanam sehingga kedepan hasilnya dapat terserap di pabrikan.

“Mamang saat ini para petani sudah terpihaki dengan regulasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) seperti subsidi pupuk alat mesin pertanian yang  memudahkan para petani, namun dalam menyusun kebijakan kami berharap pemerintah melibatkan perwakilan petani tembakau”,ucapnya.

Dijelaskan saat ini berbagai keluhan para petani tembakau mulai dari serapan tembakau lokal sudah terjawab, dari BMKG juga menyatakan cuaca baik untuk tanam tempabakau harapannya ini dibarengi dengan  kebijakan pemerintah yang lebih mensejahterakan petani tembakau utamanya di Jateng.

Hal tersebut dikuatkan, Anggota DPRD Jawa Tengah, Daerah Pemilihan 7, Kadarwati.S.H,M.H, menurutnya kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) masih belum optimal mendukung kesejahteraan petani.

“Kebutuhan petani mencakup seluruh rantai produksi, mulai dari pembibitan, penanaman, perawatan, hingga pemasaran hasil panen. Untuk itu pemanfaatan DBHCHT juga difokuskan pada pembangunan infrastruktur pengairan serta penyediaan alat pertanian yang efisien. Hal ini dinilai penting untuk menekan biaya produksi, terutama di tengah keterbatasan bahan bakar minyak (BBM)”,pungkas Kadarwati. (nur)