WFH di Pemprof Jateng, Legislator Golkar Anton Lami Ingatkan, Pelayanan Masyarakat Jangan Sampai Terganggu

Sieradmu.com Klaten – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengeluarkan  aturan ketat terkait pelaksanakaan kerja dari rumah atau work from home (WFH) dan  kerja di kantor (WFO) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan kerjanya sebagai tindak lanjut atas Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ.

Seperti yang dilakukan Pemerintah Pusat, Pemprov Jateng juga menerapkan WFH sehari setiap pekan yakni setiap Jum’at. Beberapa aturan maupun pengawasan yang diatur dalam WFH maupun WFO sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor B/000.8.3/3/2026 yang terbit pada 1 April 2026.

Selama pemberlakukan kebijakan WFH maka pegawai diwajibkan melakukan presensi melalui aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian (Sinaga)  digunakan seluruh ASN, baik PNS maupun PPPK. Absendi dirumah dilakukan dalam dua kali pagi dan sore dengan titik koordinat sesuai domisili dan pada waktu tertentu.

Dalam SE Gubernur Jawa Tengah tersebut juga diatur komposisi pegawai yang menjalankan WFH dan work from office (WFO) diatur oleh kepala perangkat daerah termasuk layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti pelayanan umum, rumah sakit, dan Samsat.

Pemprov Jateng mewajibkan ASN yang menjalankan WFH benar-benar bekerja dari rumah, dan tidak diperkenankan bekerja dari lokasi lain.  Pemprov Jateng akan mengukur efektivitas WFH dari dua aspek, yakni hasil kerja dan kedisiplinan. Hasil kerja akan dilihat dari produk atau keluaran pekerjaan, sedangkan pengawasan dilakukan melalui presensi dan instrumen kontrol lainnya.

Sekretaris Komisi C DPRD Jawa Tengah, Anton Lami Suhadi menyatakan sangat mendukung kebijakan Pemprov Jawa Tengah terkait pelaksanaan WFO dan WFH, meski demikian dalam pelaksanaannya harus tetap mengutamakan pelayanan publik.

“Kebijakan skema WFH satu hari per pekan dapat menjadi bagian dari upaya penghematan energi, tetapi harus diterapkan secara selektif dan jangan sampai menghambat bahkan mengganggu pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat”,katanya saat ditemui di Joglo Karya Graha, Dukuh Kunden, Desa Sumberejo, Kecamatan Klaten Selatan, Sabtu (4/4/2026).

Legislator dari Partai Golkar DPRD Jawa Tengah ini mengungkapkan, WFH diberlakukan pemerintah pusat hingga daerah sebagai upaya untuk melakukan efisiensi sebagai upaya nyata untuk menekan konsumsi BBM nasional ditengah gejolak harga minyak dunia.

“Sehari saja melakukan WFH pemerintah mampu melakukan efisiensi penggunaan BBM nasional sekitar 10 triliun lebih, ini sangat berdampak baik bagi APBN, selain itu kebijakan ini juga sebagai langka untuk mengoptimalkan kinerja para ASN utamanya dilingkungan Pemprov Jateng”,ungkapnya. (Nur)