Sarasehan Kebangsaan di Klaten, Ketua DPD ABPEDNAS Jateng Dorong BPD Lakukan Kinerja Ligislasi Terkait Persoalan Pertanian dan Lingkungan

Sieradmu.com Klaten –  Tak kurang dari delapan puluh peserta mengikuti Sarasehan Kebangsaan yang berlangsung di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Klaten pada Kamis (12/11/2026)siang. Ketua DPD Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional, Jawa Tengah menkankan pentingnya sinergitas dalam mendukung kinerja ABPEDNAS dalam melakukan pengawasan penggunaan anggaran negara ditingkat desa.

Sarasehan Kebangsaan tersebut menghadirkan narasumber Ketua DPD ABPEDNAS (Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional) Jawa Tengah yang juga merupakan anggota DPD RI dari daerah pemilihan Jawa Tengah, Dr. H. Abdul Kholik, S.H., M.Si dan Kepala Kejaksaan Negeri Klaten, M. Aria Rosyid, S.H., M.H.

“Sarasehan ini menjadi hal yang sangat penting untuk menaympaikan beberapa hal terkait dengan sinergitas antara Kejaksaan dan ABPEDNAS dalam kontek menjaga desa, menjaga pengelolaan anggaran dan pengembangan potensi desa dapat berjalan dengan baik”,katanya.

ABPEDNA Jawa Tengah menuurtnya juga mendorong seluruh BPD di Kabupaten Klaten bisa membuat kerja-kerja yang berkaitan dengan fungsi pembentukan peraturan desa dengan melihat potensi yang dimiliki masing-masing desa  seperti tata kelola pertanian desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pertanian mendukung program ketahanan pangan nasional.

“Selain persoalan pertanian  memungkinkan juga BPD mendorong masing masing desa memiliki regulasi terkait pengelolaan sampah, karena saat ini masalah sampah juga masih menjadi persoalan serius baik di Jateng maupun di Kabupaten lain termasuk di Klaten”,ucapnya.

Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri Klaten, M. Aria Rosyid, S.H., M.H.dalam kesempatan tesebut menyampaikan beberapa hal terkait program Jaga Desa (Jaksa Garda Desa) yang diinisiasi oleh Kejaksaan Republik Indonesia, tujuannya  untuk mengawal, mengawasi, serta memberikan pendampingan hukum dalam pengelolaan keuangan dan administrasi pemerintahan desa agar transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi.

“Program Jaga Desa (Jaksa Garda Desa) yang diselenggarakan oleh Kejaksaan RI bersinergi dengan ABPEDNAS (Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional) untuk memperkuat kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD), mengawal transparansi, dan mencegah penyimpangan pengelolaan dana desa”,ujarnya.

Kajari berharap seluruh anggota BPD di Klaten dapat memahami tupoksi dalam melakukan pengawasan jalannya pemerintahan ditingkat desa. Jika ditemukan persoalan diharapkan BPD segera membuat laporan kepada Kepala Desa dan Perangkatnya untuk dilakukan langkah pencegahan.