Maksimalkan Program MBG, BUMDes di Klaten Usulkan Regulasi Penyerapan Produk Lokal Melalui Pemanfaatan Platform Digital E-Commerce B2B
- account_circle Redaksi SieradMU
- calendar_month 8 jam yang lalu
- visibility 92
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sieradmu.com Klaten – Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program prioritas nasional pemerintah Indonesia yang menyediakan makanan sehat dan bergizi tanpa dipungut biaya bagi anak sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui
Badan Gizi Nasional (BGN) yang diberikan kewenangan Pemerintah untuk melaksanakan program MBG menegaskan bahwa, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dirancang tidak hanya untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Salah satu kebijakan utama dalam program ini adalah kewajiban penyerapan produk UMKM dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) setempat dalam rantai pasok MBG.
Hal tersebut mencuat dalam sosialisasi sosialisasi pemanfaatan platform e-commerce B2B, untuk mendukung pengadaan bahan baku dapur MBG yang didikuti perwakilan pengeola BUMdes di Kabupaten Klaten pada, Sabtu (12/9/2026) di ruang rapat Kantor Dispermasdes Kabupaten setempat.
Dalam pertemuan tersebut para pengelola BUMDes di Klaten mengaku mayoritas belum ada SPPG yang berkolaburasi dengan BUMDes. Artinya dalah hal mendorong pertumbuhan ekonomi lokal masih jauh dari harapan.
“Memang selama ini BUMDes belum banyak berkolaburasi dengan SPPG (masih di PHP), padahal kami memiliki produk pendukung ketahanan pangan yakni ayam petelur yang sebenarnya bisa bekerjasama mensuplai kebutuhan SPPG”,kata Mahesa dari BUMDes Jaya Janti”,kata Mahesa dari BUMDes Jaya Janti, Polanharjo Klaten.
Dika Satriya dari BUMDes Priba Jaya Abadi, Desa Beluk, Kecamatan Bayat juga menyampaikan hal serupa, selama ini produk yang memiliki belum langsung sampai kepada pengelola SPPG alias melalui perantara.
“Jika melihat kebijakan BGN yang mewajibkan penyerapan produk UMKM dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) setempat dalam rantai pasok MBG. Kami bersama BUMDes lain di Klaten berharap ada kolaburasi langsung dengan SPPG”, ucapnya.
Direktur Platform e-commerce B2B, Dodolan.co.id, Hapsoro,dihadapan para pengelola BUMdes yang hadir dalam pertemuan tersebut mengungkapkan jika Kebijakan BGN tersebut diterapkan untuk memastikan perputaran ekonomi terjadi di daerah pelaksana program. Bahan pangan yang digunakan dalam menu MBG diutamakan berasal dari produsen lokal sepanjang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan yang ditetapkan.
“Ketentuan mengenai penyerapan produk UMKM dan BUMDes ini diatur dalam Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 401.1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2026, sebagai pedoman pelaksanaan MBG di seluruh daerah”,katanya.

Menurutnya keterlibatan pelaku usaha lokal menjadi bagian penting dari strategi pembangunan berkelanjutan. Dengan terserapnya produk daerah, pelaksanaan MBG diharapkan mampu memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di sekitar lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Harapannya para Mitra dan Pengelola SPPG dapat mematuhui ketentuan, bermitra langsung dengan pelaku UMKM, BUMdes sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi lokal sesuai dengan harapan Pemerintah melalui Program, MBG ini”,ujarnya.
Dia memberikan solusi pemanfaatan platform digital seperti Platform e-commerce B2B, Dodolan.co.id, yang dapat menghubungkan dapur MBG, koperasi, UMKM, petani, peternak, hingga distributor dalam satu sistem pengadaan yang lebih efisien dan transparan.
“Dodolan hadir untuk mempertemukan dapur MBG dengan supplier terpercaya sehingga proses pengadaan bahan baku menjadi lebih mudah, efisien, dan transparan,” jelas Hapsoro.
Menurutnya, kebutuhan bahan baku dapur MBG yang besar membutuhkan sistem pengadaan yang mampu menjamin ketersediaan barang, stabilitas harga, serta ketepatan distribusi. (nur)
- Penulis: Redaksi SieradMU
