Sieradmu.com Klaten – Sebagai wakil rakyat di DPRD Jawa Tengah yang fokus pada bidang keuangan, kesehatan dan BUMD, Anton Lami Suhadi melakukan kegiatan peningkatan kualitas pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) sebagai bagian dari pelaksanaan tugasnya dalam hal pengawasan kebijakan.
Kegiatan yang diikuti ratusan peserta ini berlangsung di Joglo Karya Graha, Dukuh Kunden, Desa Sumberjo, Kecamatan Klaten Selatan, Kamis (18/12/2025) malam. Sekretaris Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah, Anton Lami Suhadi, mengatakan bahwa indikator utama peningkatan kualitas pengawasan Perda bukan hanya dilihat dari sisi administratif atau keuangan, melainkan juga dari pengawasan kebijakan secara politik.
“DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebijakan daerah dapat berjalan sesuai tujuan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Terlebih dalam bidang keuangan, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah serta pengelolaan layanan kesehatan dan 7 BUMD yang ada”,kata Anton Lami Suhadi.
Menurutnya, dalam forum ini juga sampaikan bagaimana kinerja Komisi C DPRD Jawa Tengah dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja BUMD, pendapatan daerah, pajak, termasuk BLUD rumah sakit.
“Saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki tujuh rumah sakit daerah yang dikelola dengan pola BLUD, tersebar di Solo, Banyumas, dan Semarang. Nah DPRD mendorong agar pengelolaan rumah sakit tersebut lebih optimal sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah sekaligus kualitas pelayanan kesehatan”ucapnya.
Diakui saat ini masih ditemukan sejumlah persoalan yang kerap ditemui di lapangan, salah satunya target pendapatan daerah yang belum tercapai. Anton Lami Suhadi menyatakan perlu adanya pendekatan baru yang lebih efektif, termasuk kerja sama dengan Karang Taruna dan BUMDes, agar pengawasan dan sosialisasi kebijakan bisa menjangkau langsung masyarakat hingga tingkat bawah.
“Kalau hanya mengandalkan aparat atau instansi tertentu sering kali tidak efektif karena keterbatasan jangkauan. Kerja sama dengan elemen masyarakat menjadi penting,” jelasnya.
Persoalan lainnya, dalam hal administrasi kendaraan bermotor, seperti balik nama dan perpanjangan pajak, masih menjadi kendala utama dan banyak dikeluhkan masyarakat. Legislator Daerah Pemilihan 7 dari Fraksi Golkar ini menyatakan jika masih banyak masyarakat terkendala persyaratan dan perlu dievaluasi agar birokrasi lebih sederhana dan ramah masyarakat.
“Nah persoalan mengenai keluhan masyarakat, masukan konstituen terkait kebijakan Pemprov dalam bidang keuangan, kesehatan, pendapatan asli daerah hingga pengelolaan BUMD melalui kegiatan seperti ini nanti akan kita sampaikan kepada Pemprov, harapannya dapat meningkatkan perbaikan tata kelola pemerintahan yang dapat berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan rakyat”,pungkasnya. (nur)
