Sosialisasi Pelebaran Jalan Exit Tol Ngawen, Warga Terdampak Merasa Diperlakukan Tidak Adil
- account_circle Redaksi SieradMU
- calendar_month Selasa, 14 Jan 2025
- visibility 735
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sieradmu.com Klaten – Ratusan warga terdampak pelebaran jalan provinsi untuk exit tol Ngawen menilai ada ketidakadilan dengan adanya perubahan desain karena hanya sebelah kiri saja yang akan dibebaskan. Padahal sebelum adanya perubahan yang akan dibebaskan sisi kanan dan kiri.
Hal tersebut mencuat dalam sosialisasi pengadaan tanah untuk proyek tol Solo-Yogya yang dilakukan tim dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di gedung pertemuan komplek kantor lurah Gergunung, Kecamatan Klaten Utara, Selasa (14/1/2025).
“Kalau yang terkena dampak proyek jalan tol sisi kiri saja itu namanya tidak adil, mana hak rakyat mendapatkan haknya atas implementasi sila kelima pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”,kata Unggul (70) warga kelurahan Barenglor yang tokonya terancam terkena dampak pelebaran jalan.
Sosialisasi ini merupakan tahap awal untuk emnyempaika rencana pelebaran exit tol Ngawen dari jalan Ki ageng Gribig hingga pertigaan jalan Veteran, Klaten Utara. Namun suara warga untuk menuntut keadilan dengan mengembalikan desai yang dibebaskan kiri dan kanan semakin menguat pada sesi tanya jawab.
Tim pengadaan tanah untuk jalan tol Solo Jogjaa Nur Vita menyebut, untuk efisiensi, dilakukan perubahan desain pembangunan exit tol Ngawen pada Jalan Tol Yogya-Solo di Kecamatan Klaten Utara, dengan melakukan pembebasan tanah sebelah kiri saja.
Dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang hadir, widodo mengungkapkan ini baru tahap sosialisasi saja. Perubahan desain sudah fiks dan akan membebaskan lahan disisi kiri saja.
Kekecewaan juga dilontarkan Abdul Muslih mewakili warga kmpung Margo Mulyo, Kelurahan Gergunung. Warga menginginkan dalam tahapan pembangunan jalan tol ini warga tidak hanya diminta untuk ikut dengan kebijakan yang sudah diputuskan, tetapi diberikan ruang untuk negosiasi bukan dipaksa.
“Selama ini mayoritas warga terdampak tetap meminta desain dikembalikan semula pembebasan lahan disisi kiri dan kanan, nanti saat penentuan nominal UGR indikator yang digunakan harus disampaikan kepada warga terdampak”,ucapnya. (Nur)
- Penulis: Redaksi SieradMU
