Tekan Laju Inflasi di Klaten, Pemprov Jateng Gulirkan Program Subdisi Pangan Murah
- account_circle Redaksi SieradMU
- calendar_month Senin, 4 Agt 2025
- visibility 569
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sieradmu.com Klaten – Ratusan warga rela mengantri untuk mendapatkan sembako dengan harga subsidi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Klaten menjadi sasaran dari program ini karena terjadi lonjakan harga yang terlampau jauh dari HET.
Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo memantau langsanung pelaksanaan program tersebut, . Sebanyak 10 ton beras dan minyak goreng bersubsidi disalurkan di dua lokasi, yakni Desa Majegan, Kecamatan Tulung, dan Desa Demakijo, Kecamatan Karangnongko, pada Senin (4/8/2025).
Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo mengatakan dalam pelaksanaan program ini, warga yang membeli beras akan mendapatkan subsidi Rp2.000 per kilogram. Jadi, untuk satu kemasan 5 kg, warga mendapatkan potongan harga Rp10.000.
“Program ini merupakan kolaborasi antara Pemprov Jateng, Pemkab Klaten, serta Dinas Ketahanan Pangan Jawa Tengah, yang menggandeng PT Jateng Tani Pangan Indonesia (JTAPI) sebagai mitra distribusi”,katanya.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Jateng, Dyah Lukisari, menyebut program ini menyasar wilayah dengan lonjakan harga lebih dari 5% di atas HET, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus menggenjot upaya pengendalian inflasi melalui program subsidi pangan murah.
“Subsidi ini di tengah lonjakan harga kebutuhan pokok saat ini, harga beras medium di pasar Klaten sudah mencapai Rp13.200/kg, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) nasional sebesar Rp12.500/kg. Sementara, minyak goreng menyentuh Rp17.000/liter”,ucapnya.
Dijelaskan, Sejak diluncurkan pada awal Juli 2025, program subsidi pangan murah sudah menjangkau 21 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Targetnya, seluruh 35 daerah di provinsi ini akan menerima subsidi secara bergilir, tergantung dinamika harga. Lebih dari sekadar bantuan sosial, program ini adalah bagian dari strategi makro dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
“Inflasi ideal kami jaga di kisaran 2,5% ±1%. Kalau tak dikendalikan, bisa melonjak hingga 4% dan mengganggu ekonomi rakyat,” jelasnya. (Nur)
Diharapkan, melalui intervensi semacam ini, Pemprov Jateng berharap bisa menjaga keseimbangan antara harga yang terjangkau bagi masyarakat dan keuntungan yang wajar bagi petani. (Nur)
- Penulis: Redaksi SieradMU
