sieradmu.com.Klaten –Ā Ratusan warga Klaten yang mengatasnamakan Aliansi Warga KlatenĀ Peduli TPA troketon (AMPERA) melakukan aksi damai menuntut Bupati Klaten segera menangani persoalan sampah yang banyak menimbulkan dampak ribuan warga sekitar.
Pantauan Sieradmu.com peserta aksi menggelar orasi didepan pintu masuk gedung DPRD Klaten dengan membawa spanduk dan sejumlah poster bertuliskan kritikan linerja Bupati dan jajarannya dalam mengatasi persoalan sampah TroketonĀ yang didirikan Pemkab sejak tahun 2016.
Dalam orasinya salah satu peserta aksi mengatakanĀ keberadaan TPA Troketon secara fungsional telah mampu menampung sampah 140 ton perhari dari semua kecamatan di Klaten. Meski demikian keberadaan TPA Troketon telah memberikan dampak krisis lingkungan yang signifikan.
“Kami tidak butuh Bupati Muda yang hanya bisa cepat menangani polisi tidur karena terlanjur viral di media, Kami Butuh Bupati yang bisa secepatnya menangani polemik dampak krisis adanya TPA di Troketon”,kata salah satu peserta orasi.
Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo pun langsung menemui peserta aksi, disampingi wakilnya Benny Indra Ardhianto beberapa perwakilan peserta aksi untuk duduk bersama menyampaikan persoalan di ruang sidang paripurna DPRD Klaten.
Sekretaris AMPERA Klaten Suhardi Wiyanto Terdapat tiga aspek dampak yang dirasakan warga diantaranya berdampak pada krisis lingkungan, krisis kesehatan atau penurunan kualitas kesehatan warga, dan penurunan pendapatan warga terdampak. Salah satu dampak lingkungan yang dirasakan bau menyengat di 3 kecamatan yang tersebar di 13 desa. Terdapat 3 desa di Kecamatan Pedan terdapat 3 desa terdampak seperti Desa Kaligawe, Kalangan dan Desa Troketon. Kecamata terdampak lainnya adalah Kecamatan Juwiring yang tersebar di desa Juiwiran, Sawahan, Bulurejo, Jaten, Juwiring, Tanjung, Kenaiban Kwarasan dan Ketitang. Totalnya terdapat 8 desa di Kecamatan Juiwaran. Sementara kecamatan terakhir berada di Kecamatan Ceper tepatnya di desa Ngawonggo. Bau menyengat yang menyerang 13 desa di 3 Kecamatan tersebut dibarengi dengan semakin merebaknya lalat hijau di Kalangan dan Kaligawe”,katanya, Rabu (14/5/2025).
“Selain merebaknya lalat, menurutnya terdapat temuan dari AMPERA bahwa di Desa Kalangan dan Kaligawe terdapat tumpahan lindi yang tidak terkelola sehingga mencemari sumber air warga di dua desa tersebut. Sumber air yang tercemar tersebut memunculkan berbagai penyakit seperti, penyakit kulit dan pencernaan. Apabila dibiarkan dapat berdampak serius pada kesehatan warga. Dampak krisis lingkungan akibat adanya TPA yang tidak dikelola oleh Pemkab Klaten tersebut juga berdampak pada penghasilan warga yang rata-rata matapencahariannya adalah petani mengalami dampak signifikan yang berpotensi merugikan warga. Terdapat temuan adanya gagal produksi usaha kecambah di Dukuh Botokan, Desa Kalangan akibat tercemar air lindi yang tidak dioleh. Dampak lain yang dirasakan warga adalah kegagalan produksi yang dirasakan oleh warga yang lahannya berada di Selayan dan Utara TPA Troketon. Air lindi yang dibiarkan meluber ke irigasi warga telah merugikan ekonomi petani sekitar. Selain petani, adanya TPA Troketon juga berdampak pada penurunan pendapatan warga yang mengelola warung di sekitar TPA. Buruknya kualitas lingkungan di sekitar TPA juga berdampak pada penurunan nilai harga tanah. Lalu lalang truk di lingkungan Pendidikan seperti di MTS 04 Pedan dan MI NU maarif, MIM Kaligawe, SDIT Cahaya hati membuat aktivitas belajar mengajar tidak kondusif. Selain menganggu aktivitas pembelajaran lalu lalang truk tersebut juga berpotensi membahayakan murid-murid di sekolah tersebut”ucapnya.
Dijelaskan, Krisis lingkungan yang terjadi di sekitar TPA Troketon tersebut berdampak pada kesehatan warga. Muncul berbagai vektor penyakit akibat TPA, diantaranya adalah wabah demam berdarah di RT 20 Desa Kaligawe yang meningkat jumlahnya dari sebelum keberadaan sampai pada adanya TPA. Musim hujan memperparah peningkatan wabah demam berdarah di Desa Kaligawe. Penurunan kualitas udara yang drastis berpotensi memunculkan ISPA, Hari ini warga sudah merasakan pusing akibat bau busuk yang menyengat. Penurunan kualitas air juga berdampak pada kesehatan warga seperti menjangkitnya penyakit kulit dan pencernaan.
“Atas dasar masalah diatas maka Masyarakat klaten yang terorganisir dalam wadah Alianasi Masyarakat Klaten Peduli TPA Troketon (AMPERA) Mendesak 9 tuntutan kepada Pemkab Klaten diantaranya segera realisasikan pengolahan sampah TPA troketon sesuai perundang-undangan. Bupati KlatenĀ segera menyusun rencana aksi pemulihan lingkungan di sekitar TPA troketon dalam waktu 1 bulan dengan melibatkan partsipasi masyarakat. Menyusun rencana aksi pengolahan sampah di TPS3R & TPA Troketon dalam waktu 1 bulan dengan melibatkan partsipasi masyarakat”,jelasnya.
Tuntutan lainnya adalahĀ pemenuhan hak kesehatan masyarakat berupa Jaminan Kesehatan & Klinik Kesehatan sesuai sesuai dengan perda no 6 tahun 2018 pasal 12 poin 1 tentang hak dan kewajiban. Menunut adanya pengolahan & perbaikan instanlasi lindi, Mendesak pemerintah kabupaten klaten untuk memberikan informasi terkait pencegahan dan pengolahan lingkungan di TPA troketon.Memastikan anggaran pengolahan sampah dari hulu ke hilir 3 persen bukan 0,04 Persen sehingga kegiatan TPS3R dan TPA Trioketon bisa maksimalPenertiban sampah dari luar daerah.
“Ampera memberikan dateline dalam waktu 1 bulan tidak ada tindakan sesuai dengan tuntutan maka warga berhak menghentikan seluruh aktifitas TPA Troketon”,tegasnya.
Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo mengaku selama 2,5 bulan memimpin Klaten tidak tinggal diam untuk mengatasi persoalan sampah termasuk di TPA Troketon mulai dari hulu hingga hilir.
“Kami menerima pengaduan masyarakat terkait dampak TPA Troketon, Kami juga berproses untuk mencari solusi terbaikĀ terkait persoalan sampah di Klaten”,ujar Bupati.
Hamenang menerangkan persoalan sampah terbagi dalam tiga kategori hulu tengah dan hilir dan hari ini kita selesaikan untuk mengatasi persoalan di hilir, setelah dilakukan sidak memang diperlukan alat untuk pembakaran sampahĀ kemudian ada IPAL yang solusi lainnya yang akan kita dorong untuk bisa dianggarkan diperubahan.
“Ketika sudah jalan selanjutnya baru bicara kategori tengahnya terkait TPS3R yang harus sudah mulai berjalan, nanti kita seragamkan mulai dari SDM nya peralatannya baru kita selesaikan di hulunya dengan melakukan edukasi kepada masyarakat”,pungkas Hamenang. (Nur)
