Gayeng Sindiran Putra Mahkota di Medos, Prof. Henry Indraguna: Semoga Pemerintah Peka

Sieradmu.com Jakarta – Sindiran Putra Mahkota Keraton Kasunanan Surakarta berbunyi “Nyesel Gabung Republik”menghangat dan dapat menimbulkan kontroversial dan menjadi perhatian publik. Penasihat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar, Prof Dr Kanjeng Pangeran Aryo (KPA) Henry Indraguna SH. MH menyebut bahwa unggahan tersebut bukan merupakan sikap resmi Keraton.

Seperti diketahui, sindiran Putra Mahkota Keraton Kasunanan Surakarta, KGPAA Hamengkunegoro melontarkan sindiran berbunyi “Nyesel Gabung Republik” diunggah melalui akun Instagram pribadinya @kgpaa.hamangkunegoro.

“Unggahan tersebut mencerminkan adanya kerugian nyata rakyat.  Bisa saja sidiran Putra Mahkota itu lahir dari keresahan atas berbagai masalah yang merugikan rakyat seperti kasus korupsi di Pertamina dengan menipu kualitas Pertamax, jelas sangat mengecewakan rakyat,” kata Prof Henry di Jakarta, kemarin (8/3/2025).

Ditambah banyakknya persoalan besar lain yang mencuat  adalah PHK massal 10 ribu pekerja Sritex di Sukoharjo yang dapat memicu pengangguran dan kemiskinan baru. Korupsi timah Rp 271 triliun yang merampas hak rakyat atas sumber daya alam. Serta janji pemerintah kepada keratin kasunanan yang akan dijadikan daerah istimewa yang belum terlaksana.

“Sejak tahun 1946 Keraton Kasunanan dijanjikan menjadi Daerah Istimewa Surakarta, namun upaya mewujudkan saja tidak terlihat. Republik meninggalkan Keraton dan warga Solo tanpa hak istimewa yang diharapkan,” ucapnya.

Profesor dari Unissula Semarang ini menjelaskan di media sosial Putra Mahkota juga mengunggah kata kata Percuma Republik kalau hanya untuk membohongi”, sebuah kalimat yang mencerminkan kekecewaan mendalam terhadap janji-janji yang tak ditepati. Ini adalah satire yang relevan, seperti dijelaskan KPA Dany Nur Adiningrat dari Keraton.

“Seharusnya pemerintah merespons secara bijak atas Kritik Putra Mahkota itu agar Republik kembali berpihak pada rakyat. Karena sejatinya rakyat adalah pemilik Republik. Bahwa pemerintah dan raja sekali pun mereka terpilih sebagai pengelola negara dan raja yang secara turun temurun menjadi pengageng budaya dan wilayah, sejatinya tetap harus memberikan pelayanan kepada rakyat sebagai titah dan sumpahnya,” jelasnya.

Henry menambahkan, jika melihat sikap tegas Gusti Moeng, Ketua Lembaga Dewan Adat Keraton Solo, maka jelas bukan merupakan sikap keratin sebagai lembaga adat karena komitmen leluhur Keraton menjaga keutuhan NKRI. Itu adalah adalah sikap pribadi Putra Mahkota.

“Saya berharap  para penentu nasib negeri peka untuk mendengarkan aspirasi Putra Mahkota atas kerugian rakyat, sekaligus memastikan semangat persatuan yang digaungkan Gusti Moeng Rakyat yang dirugikan harus didengar, tapi persatuan tetap kita junjung. Ini saatnya bertindak nyata para pengelola negara taubat bahwa rakyat dan kepentingan bangsa dan negara ,menjadi mahkota mereka menerima mandat berkuasa,” pungkasnya. (Nur)